151208091607_donald_trump_640x360_ap_nocredit

Ketidakhadiran Negara dalam Memerangi Perubahan Iklim

Persoalan lingkungan hidup menjadi fokus utama global setelah dampak perubahan iklim mulai dirasakan di seluruh negara di dunia, sehingga solusi dari persoalan ini harus komprehensif dan multi sektoral. Solusi global untuk menjawab persoalan perubahan iklim dituangkan dalam Perjanjian Paris (2015). Perjanjian ini ditandatangani oleh 195 pemimpin negara dan bersifat mengikat, serta menuntut semua negara memilki komitmen dan konsisten untuk terlibat dan aktif dalam usaha menurunkan emisi gas. Perjanjian Paris membawa harapan masyarakat dunia terkait pembangunan berkelanjutan dan terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh masyarakat.

Setelah dua tahun perjanjian ini berjalan, salah satu negara penyumbang emisi gas terbesar di dunia yakni Amerika Serikat melalui presidennya menyatakan menarik keikutsertaannya dari perjanjian ini. Hal ini mengejutkan banyak pihak dan memunculkan kekhawatiran terkait kelanjutan perjanjian ini. Kekhawatiran dunia sedikit mereda, setelah Mantan Walikota New York menyatakan siap mengucurkan dana untuk membiayai program perubahan iklim dan memberikan pernyataan bahwa masyarakat Amerika Serikat akan tetap mendukung perjanjian Paris. Pernyataan dukungan ini ditulis melalui surat terbuka dari perwakilan pemimpin negara bagian di Amerika Serikat, pebisnis dan investor, serta universitas. Langkah yang diambil oleh Michael bloomberg (Mantan Walikota New York) ini menjadi bukti nyata bahwa keputusan berani Presiden Amerika yang merepresentasikan keputusan negara untuk mundur dari Perjanjian Paris tidak akan menghalangi komitmen masyarakat Amerika Serikat untuk tetap mendukung perjanjian Paris. Dampak negatif perubahan iklim yang nyata dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat dan harapan mereka untuk bisa mewariskan bumi yang lebih baik untuk anak-cucunya menjadikan mereka tetap mendukung implementasi dari Perjanjian Paris.

Pembelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini adalah ketidakhadiran negara tidak boleh menjadi penghalang/penghambat komitmen masyarakat untuk terus memerangi perubahan iklim. Semua orang berhak mengambil peran dan berbagi tanggung jawab untuk berkontribusi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim.

Menanggapi mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Indonesia tidak akan mundur dari Perjanjian Paris. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk mundur tidak akan memengaruhi kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Indonesia melakukan upaya pengendalian perubahan iklim berdasarkan perintah konstitusi bukan atas perintah internasional. Komitmen pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi amanat UUD 1945, Pasal 28 H ayat (1), yakni, rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Komitmen ini dipertegas dengan ratifikasi Perjanjian Paris, pada 19 Oktober 2016, disahkan DPR dan ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui UU Nomor 16/2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris.

 

Himma/Yul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Ananda Mustadjab Pembicara Hari Bumi

Ketua YPBI Saat Menjadi Narsum di Acara Hari Bumi 2017