Antara Optimisme dan Kegalauan

Oleh : Nanda Abraham
( Ex. Ketua Deklarasi ASJB )

Hampir 1 bulan ini saya banyak bertemu para pengusaha dengan berbagai bidang usaha.

Ada yang usaha renewble energy, ada beberapa kawan yang menjadi rekanan di beberapa kementerian, ada yang berdagang kuliner dan ada yang berdagang  komoditas seperti bawang putih, cengkeh, palawija dan beberapa kawan broker proyek yang katanya sekarang punya akses atau dekat sama pejabat  ini dan itu.

Ada satu hal yang sama dalam komentar mereka,  bahwa saat pandemi covid 19  ini, mereka merasakan kesulitan ekonomi. Merasa tidak berputarnya uang, karena omzet yang anjlok.

Menghadapi berkurangnya proyek-proyek pemerintah atau yang ditangguhkan. Mereka menyatakan terkurasnya dana, karena terus keluar uang untuk makan sehari hari dan biaya-biaya rumah tangga, untuk biaya sekolah anak, ada yang  menanggung overhead perusahaan dan karena omzetnya anjlok ada yang sudah mengurangi karyawan.

Kata mereka, dalam waktu 5 bulan sejak April lalu, betul-betul mereka menghadapi kondisi tanpa kejelasan dan harapan karena terhentinya aktivitas. Work form homeyang dilalui beberapa bulan membuat banyak berhentinya kegiatan ekonomi.

Bila saja hal ini berlangsung terus, bagaimana dampak sosial ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah dan menengah yang baru tumbuh 20 tahun terakhir?. Fondasi yang rapuh tentunya berdampak bagi merosotnya masyarakat ekonomi menengah kembali menjadi miskin dan yang miskin bertambah miskin. Apalagi mayoritas masyarakat ekonomi kita banyak yang bekerja dalam sektor informal. Beban biaya cicilan rumah, cicilan mobil/motor, biaya anak sekolah/kuliah dan biaya lain yang wajib dikeluarkan setiap kepala rumah tangga dirasakan sangat memberatkan.

Banyak kalangan pekerja seni, kontraktor, suplier komoditas, kuliner, petani, nelayan dan lain-lain yang mengalami  pendapatan yang merosot tajam, dimana tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran. Pendapatan yang berkurang dimasyarakat tentunya mendorong phisikologi masyarakat menjadi galau dan cenderung dapat terpengaruh dengan isu-isu politik yang ingin melengserkan Presiden.

Tantangan pemerintah menjawab persoalan-persoalan rakyat, tentunya tidak cukup hanya dalam penyaluran bansos, BLT, Kartu Pra-kerja, atau pengucuran dana ke sektor UMKM, tapi juga harus ada terobosan yang kuat untuk penanganan masalah kesehatan dan pendidikan.

Masalah kesehatan harus juga menjadi fokus pemerintah untuk segera menekan laju pertumbuhan penyebaran virus covid-19. Apalagi sebentar lagi beberapa daerah akan melangsungkan pilkada.

Pilkada akan membuat kepala-kepala daerah tidak lagi fokus pada percepatan penanganan covid 19, tapi fokus pada kampanye pilkada. Padahal kasus Covid-19 di Indonesia mencapai rekor baru tambahan harian, sebanyak 3.338  orang pada sabtu, ( 29/8/2020 ), atau naik 305 orang dibandingkan sehari sebelumnya. Rasio positif rata-rata dari total pemeriksaan nasional 13,3 persen
jauh di atas batas 5 persen dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ).
Penambahan itu menyebabkan saat ini kasus Covid-19 di Indonesia totalnya mencapai 169.195 Covid-19.

Lalu bagaimana prediksi kondisi kesehatan dan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun? Tentunya kita berharap vaksin yang akan didatangkan dari negara China bisa memberikan jawaban untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Meskipun baru sebuah harapan, namun setidaknya memberikan rasa optimisme baru dalam penanganan Covid-19.

Kalangan pengamat memprediksi berbagai hal dengan rasa optimisme dan pesimisme. Namun apapun prediksi yang disampaikan, kita tidak akan pernah tau, kapan virus covid-19 akan ditemukan obatnya. Dalam situasi pandemi Covid-19, kita sangat tergantung pada  bagaimana manajemen pemerintah  menangani masalah kesehatan, ekonomi dan pendidikan selama virus Covid-19 belum ditemukan obatnya. Namun apapun solusi yang didapatkan, tidak cukup satu solusi untuk bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus.

Saat saya berbincang dengan seorang kawan politisi dari salah satu petinggi parpol, dia bilang  dana Covid-19 yang ratusan trilliun itu menjadikan perubahan tanggung jawab penanganan Covid-19 dari Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin seorang Letjen yang profesional dan netral, ke tangan seorang Menko ekonomi yang berasal dari parpol  dan seorang menteri yang berlatar belakang  pengusaha,  yang ia curigai akan penuh dengan kepentingan politik dan bisnis.

Sebelum adanya perubahan, sesungguhnya koordinasi dan konsolidasi struktural yang dilakukan sejak April sampai Juli antara Ketua Gugus Tugas Covid-19 dengan para kepala daerah yang juga menjadi penanggung jawab percepatan penanganan Covid-19, telah memberikan arah yang positif karena sudah terjalinnya komunikasi yang baik yang telah diterjemahkan dalam kebijakan percepatan penangan Covid-19 di daerahnya masing-masing.  Tapi dengan perubahan tugas dan fungsi Gugus Tugas dengan Peraturan Presiden No. 82 Tgl. 20 Juli 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( Covid-19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka terjadi perubahan struktur, tugas dan fungsinya.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen. Doni Monardo harus rela menjadi bagian dari struktur baru Komite Penanganan Covid-19.
Dimana ketua komitenya adalah Airlangga Hartarto  Menko Perekonomian yang pelaksananya kini adalah Erick Thohir Menteri BUMN dan Ketua satgas Penanganan Ekonomi Nasional ( PEN ) dijabat Wamen BUMN Budi Gunadi.
Namun baru saja Presiden membuat Perpers No. 82/2020, setelah 1 bulan di evaluasi, pemerintah  akan melakukan perubahan atau  merevisi Perpers No. 82/2020 terkait dengan Struktur Organisasi baru dan Susunan Keanggotaan dalam rangka menyederhanakan hierarki dan alur dalam pelaksanaan tugas Komite.

Memang jika dilihat, struktur Komite terdiri dari para menteri yang sesungguhnya fokus saja pada tugasnya sebagai menteri. Saya tidak mengerti siapa pembisik presiden sehingga mengeluarkan perpers No.82 dan menempatkan para menteri yang kebanyakan adalah para politisi atau berlatar belakang pengusaha. Lagipula  struktur kelembagaan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mubazir. Sebab, semua struktur bisa menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Struktur tersebut juga memperpanjang birokrasi, tidak selincah saat Gugus Tugas ditangani Ketua BNPB.

Lalu, bagaimana nasib rakyat kedepan? Sementara gerak ekonomi sangat lambat, terpapar virus Covid-19 semakin bertambah dan kita tidak tahu kapan mencapai titik puncaknya. Apakah seorang Jokowi yang jujur, sederhana dan pro rakyat kecil bisa sevisi dengan  team Komite Gugus Tugas dan  Penanganan Ekonomi Nasional ? Sementara Ketua Komite dan Ketua Pelaksana ditengerai punya hiden agenda persiapan pilpres 2024.

Selain itu, bagaimana percepatan penanganan kesehatan bisa segera mendapatkan hasil penekanan jumlah terpapar virus? Jika Komite Gugus Tugas baru masih berkutat pada masalah struktur dan alur pelaksanaannya. Sementara dilapangan, dibutuhkan peningkatan jumlah tes, rasio kasus positif, kecukupan dan kecepatan penelusuran kontak, kecukupan alat kesehatan dan ruang perawatan, tingkat kematian selain kesembuhan.

Seiring program-program presiden yang mendorong akselerasi ekonomi nasional yang memberikan harapan dan rasa optimisme, tapi disisi lain juga memberikan rasa kegalauan akan team Komite Gugus Tugas baru dapat segera mengerem laju penyebaran virus Covid-19 yang secara nasional telah memakan korban meninggal 7.169   ( 29/8/2020 ) dan melakukan percepatan mendorong ekonomi nasional dapat bergerak tumbuh. Saya khawatir, jika penanganan pengereman Covid-19 ini lambat, tahun 2021 kita akan melewati masa-masa yang lebih sulit dari saat ini dan bisa muncul gerakan anti pemerintahan Jokowi yang kini telah lahir kelompok oposisi yang menamakan dirinya KAMI yang salah satu tokohnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Jakarta, 30 agt 2020

 

sumber: https://www.suaraku1.com/antara-optimisme-dan-kegalauan/