Peduli Bumi Yayasan Peduli Bumi
Jakarta – DPR RI akan menindaklanjuti ratifikasi Paris Agreement on Climate Change (Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim). Tindak lanjut tersebut nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk RUU.
Kesepakatan yang juga dikenal dengan sebutan COP 21 itu diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik dan memiliki kekuatan hukum. Sebab, permasalahan lingkungan tidak cukup jika hanya dengan sekedar himbauan.
“Masalah lingkungan masih sebatas imbauan dan tidak mempunyai perangkat hukum yang cukup,” kata Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, pada acara diskusi di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengungkapkan, ada beberapa permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah sebelum meratifikasi COP21 ke dalam sebuah UU.
Pertama, soal kelestarian hutan. Menurut Ramson, pemerintah belum siap mengatasi bencana yang kerap terjadi setiap tahun.
“Kebakaran hutan selalu terjadi selama 17 tahun, bagaimana strategi pemerintah agar tidak terjadi kebakaran hutan,” kata Ramson.
Selanjutnya, terkait penggunaan energi. COP21 mengisyaratkan agar penggunaan energi lebih condong ke energi terbarukan. Tapi hal itu tidak mudah diterapkan di Indonesia.
“Sebab, biaya energi terbarukan sangat tinggi,” ungkap dia.
Pemerintah pun dinilai perlu mempersiapkan sarana transportasi publik berbahan bakar gas. Hal itu dilakukan untuk mengurangi emisi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.
“Ini belum ada. Transportasi kita saja belum aman, sudah mau meratifikasi perjanjian Paris ini. Kalau mau meratifikasi COP21, pemerintah harus menyiapkan transportasi publik yang menggunakan energi primer gas,” kata dia.
